Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Agus Prasetia Wiranto, S.H., M.H., menegaskan bahwa penguatan budaya literasi harus menjadi prioritas nasional dalam menghadapi bonus demografi yang diproyeksikan mencapai puncaknya pada tahun 2045.
Menurut Agus, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju karena didukung oleh dominasi penduduk usia produktif. Namun, peluang tersebut hanya akan memberikan dampak positif apabila diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam aspek literasi, pendidikan, dan kemampuan berpikir kritis.
“Bonus demografi merupakan kesempatan emas yang tidak datang dua kali. Apabila tidak dipersiapkan dengan peningkatan kualitas SDM, maka bonus tersebut justru dapat berubah menjadi tantangan berupa meningkatnya pengangguran, rendahnya produktivitas, hingga melemahnya daya saing bangsa,” ujar Agus.
Data menunjukkan bahwa tingkat literasi dasar masyarakat Indonesia telah mencapai sekitar 96,67 persen. Meskipun demikian, kemampuan memahami bacaan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, Indonesia memperoleh skor membaca sebesar 359 poin, yang menunjukkan perlunya penguatan kemampuan literasi fungsional dan berpikir kritis peserta didik.
Selain itu, pembangunan literasi di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, Agus menilai pemerataan akses terhadap pendidikan, perpustakaan, bahan bacaan, serta teknologi informasi menjadi faktor penting dalam membangun masyarakat yang literat.
Menurutnya, literasi pada era digital tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan menganalisis informasi, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Literasi merupakan fondasi utama dalam membentuk SDM yang unggul, kreatif, dan adaptif. Bangsa yang memiliki budaya literasi yang kuat akan lebih siap menghadapi persaingan global sekaligus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara produktif,” tambahnya.
Agus juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, sekolah, dunia usaha, komunitas literasi, hingga keluarga, untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam menghasilkan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas literasi masyarakat.
“Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan jumlah penduduk usia produktif yang besar, tetapi juga generasi yang memiliki kompetensi, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta budaya literasi yang kuat. Karena itu, penguatan literasi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa,” tutup Agus.
